Oleh: Ahmad Fauzichan
Jakarta | Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden menjadi momentum yang memunculkan kembali wacana mengenai figur pengganti di tengah dinamika politik nasional.
Kriteria utama figur yang dibutuhkan adalah sosok yang mampu mendukung, melanjutkan, dan menjaga kesinambungan program serta legasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Terlebih, dalam situasi ketika presiden berhalangan tetap, wakil presiden memiliki peran konstitusional untuk menggantikan posisi presiden. Karena itu, figur pengganti harus memiliki kapasitas kepemimpinan, kemampuan konsolidasi politik, serta keselarasan visi dalam menjaga keberlanjutan pemerintahan.
Pemikiran tersebut disampaikan anggota Dewan Pakar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bengkulu, Dr. Ir. H. Herawansyah, S.Ars., M.Sc., M.T., IAI. Ia menggagas agar momentum transisi politik nasional dimanfaatkan secara optimal dengan menyuarakan dukungan kepada Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., untuk menjadi Wakil Presiden.
Dasco, yang dikenal sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, dinilai memiliki pengalaman dan kapasitas dalam membangun komunikasi serta mengelola sumber daya di lingkungan pemerintahan, TNI, dan aparat penegak hukum (APH). Ia juga dinilai mempunyai kedekatan dengan kalangan aktivis dan insan pers.
Herawansyah menilai Dasco memiliki kemampuan beradaptasi dengan pola dan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo. Apabila kapasitas tersebut dipadukan dengan pengalaman kepemimpinan Joko Widodo, Dasco diyakini mampu menjadi figur pemersatu yang dapat merangkul dan mengonsolidasikan para ketua umum partai politik.
Dasco dan Sumber Daya Ekonomi Organisasi
Kedekatan Sufmi Dasco Ahmad dengan insan pers dinilai berpotensi memberikan dampak signifikan bagi pers nasional, khususnya PWI.
Momentum dinamika kepemimpinan nasional semestinya menjadi salah satu agenda strategis yang diperhatikan jajaran pengurus PWI.
Sebagaimana diketahui, jaringan sumber daya PWI tersebar di seluruh Indonesia. Selama ini, perhelatan Hari Pers Nasional (HPN), dengan legitimasi dan keterlibatan Dewan Pers, menjadi salah satu instrumen penting bagi eksistensi organisasi sekaligus penguatan kegiatan ekonomi kelembagaan.
Kehadiran Presiden dalam perhelatan HPN juga menjadi bentuk pengakuan penting yang dapat membuka ruang komunikasi dan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga badan usaha milik negara (BUMN).
Dalam perspektif organisasi, HPN bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum konsolidasi, penguatan jejaring, dan pengembangan potensi ekonomi organisasi.
Bertolak dari realitas tersebut, marwah HPN harus terus dijaga. Peraturan Organisasi (PO) PWI mengenai HPN, yang menegaskan posisi historis PWI dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, perlu menjadi perhatian dalam menjaga konsolidasi internal dan hubungan dengan pihak eksternal.
Setiap gagasan mengenai perubahan regulasi HPN perlu dikaji secara cermat dengan mempertimbangkan sejarah, kedudukan, serta kepentingan kelembagaan PWI. Perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang demokratis dan sesuai aturan.
Kewibawaan Organisasi dan Posisi Tawar Politik
Dari sisi internal, dinamika Dewan Kehormatan (DK) PWI yang diketuai Atal S. Depari, bersama Wakil Ketua Herbert Timbo P. Siahaan, Sekretaris Nurcholis MA Basyari, serta anggota Helmi Burman, Muhammad Syahrir, Usman Kansong, dan Zacky Anthony, menjadi bagian penting dalam perjalanan organisasi.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah keputusan pemberhentian Firdaus dari keanggotaan PWI. Keputusan tersebut berkaitan dengan polemik pengajuan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) kepada Dewan Pers sebagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan HPN 2027.
Persoalan ini memunculkan perbedaan pandangan mengenai posisi historis dan kewenangan PWI dalam penyelenggaraan HPN.
Dalam pandangan penulis, langkah Firdaus tersebut berpotensi memengaruhi posisi tawar PWI apabila tidak disertai komunikasi dan kesepakatan kelembagaan yang jelas.
Namun, ketegasan organisasi juga harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap mekanisme, prosedur, dan prinsip keadilan. Setiap keputusan pemberhentian anggota semestinya memiliki dasar aturan yang jelas serta melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kewibawaan organisasi tidak hanya ditentukan oleh ketegasan pengurus, tetapi juga oleh konsistensi dalam menegakkan aturan.
Pasca-dinamika pergantian kepemimpinan dari HCB menuju Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir, stabilitas organisasi menjadi kebutuhan utama. Dalam membangun stabilitas tersebut, hubungan kelembagaan dengan berbagai lingkar kekuasaan juga memiliki peranan strategis.
Peran Sufmi Dasco Ahmad terlihat ketika ia mendampingi Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir dalam penyelesaian persoalan dengan pengacara Hotman Paris. Meski demikian, upaya penyelesaian tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari komunikasi dan penguatan hubungan kelembagaan.
Kedekatan dengan Dasco juga dinilai berpotensi memperkuat komunikasi PWI dengan pemerintah, termasuk dalam menjaga keberlangsungan dan dukungan terhadap penyelenggaraan HPN.
Karena itu, gagasan untuk menyampaikan dukungan terbuka kepada Dasco sebagai figur potensial Wakil Presiden menjadi salah satu wacana politik yang patut diperhitungkan.
Namun, dukungan politik dari organisasi profesi seperti PWI harus ditempatkan secara hati-hati, dengan tetap menjaga independensi pers dan tidak mengabaikan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan.
Dukungan tersebut, apabila menjadi agenda organisasi, semestinya disertai kesepahaman yang jelas mengenai penguatan kelembagaan, keberlanjutan HPN, serta peningkatan kesejahteraan wartawan.
Selain itu, representasi kader PWI di lingkungan pemerintahan, baik melalui posisi komisaris, dewan pengawas, direksi BUMN, maupun jabatan wakil menteri, dapat menjadi bahan pembicaraan sepanjang memenuhi ketentuan, kompetensi, dan prinsip profesionalisme.
Saat ini, menurut pandangan penulis, terdapat sejumlah figur dari lingkungan PWI yang memiliki hubungan dengan pemerintahan. Hal tersebut dapat menjadi modal sosial dan kelembagaan apabila dikelola secara profesional oleh kepemimpinan Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir.
Berbekal kapasitas kepemimpinan tersebut, PWI juga dinilai memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan mengenai penguatan posisi strategis insan pers dalam kebijakan komunikasi dan digital nasional.
Salah satu wacana yang dapat dibicarakan melalui jalur komunikasi politik adalah kemungkinan reposisi kepemimpinan di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dalam gagasan tersebut, Angga Raka Prabowo disebut sebagai figur yang dinilai layak dipertimbangkan untuk memimpin Komdigi, sementara Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir dapat dipertimbangkan untuk mengisi posisi Wakil Menteri Komdigi.
Pada akhirnya, dinamika politik nasional harus menjadi momentum untuk memperkuat posisi pers, bukan justru melemahkan independensinya.
PWI perlu membangun hubungan strategis dengan pemerintah tanpa kehilangan jati dirinya sebagai organisasi profesi wartawan. Sebab, kekuatan pers tidak hanya terletak pada kedekatan dengan kekuasaan, tetapi juga pada keberanian menjaga kebenaran, independensi, dan kepentingan publik.
Penulis adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Cilegon.














