SRAGEN, JAWA TENGAH – Dugaan alih fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di Kabupaten Sragen mulai menjadi perhatian serius. Lahan pertanian yang semestinya dipertahankan untuk menopang ketahanan pangan justru diduga mengalami perubahan pemanfaatan menjadi kawasan perumahan, bangunan industri, hingga fasilitas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jika dugaan tersebut benar terjadi pada bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai LSD dan tidak melalui mekanisme yang dipersyaratkan, persoalan ini bukan sekadar pelanggaran tata ruang biasa. Ada persoalan serius mengenai kepatuhan terhadap regulasi perlindungan lahan pertanian, transparansi perizinan, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pangan daerah.
Pertanyaan mendasarnya: Bagaimana lahan yang dilindungi negara bisa berubah menjadi kawasan pembangunan? Siapa yang memberikan persetujuan? Apakah seluruh persyaratan sudah dipenuhi? Dan di mana fungsi pengawasan pemerintah daerah?
Jangan sampai perlindungan lahan pertanian hanya terlihat kuat di atas dokumen, tetapi lemah ketika berhadapan dengan kepentingan pembangunan dan investasi.
Pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi untuk mengendalikan perubahan fungsi lahan sawah.
Salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang mencabut Perpres Nomor 59 Tahun 2019.
Selain itu, Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024 mengatur tata cara verifikasi, penetapan peta LSD, serta pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada lahan yang dilindungi.
Dalam ketentuan tersebut, perubahan penggunaan tanah pada LSD tidak bisa dilakukan semata-mata berdasarkan kehendak pemilik lahan atau kepentingan pengembang. Harus melalui mekanisme dan penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, apabila benar terdapat pembangunan perumahan, pabrik, maupun fasilitas lainnya di atas bidang tanah yang masuk peta LSD, pemerintah harus membuka dokumen dan menjelaskan dasar hukum perubahan penggunaannya kepada masyarakat.
Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi bangunan yang sudah berdiri, sementara proses perizinan dan status lahannya tidak pernah dijelaskan secara terbuka.
Alih fungsi lahan untuk kepentingan pembangunan harus diperiksa secara objektif. Tidak semua pembangunan otomatis dapat dikategorikan sebagai kepentingan umum atau Proyek Strategis Nasional (PSN)
Begitu pula dengan pembangunan fasilitas dapur MBG. Nama program pemerintah tidak serta-merta menjadi alasan untuk mengabaikan ketentuan perlindungan lahan pertanian.
Apabila ada dapur MBG yang dibangun di atas lahan yang masuk LSD, pemerintah perlu menjelaskan status bidang tanah tersebut, kesesuaian tata ruang, dasar penggunaan tanah, serta rekomendasi yang dipersyaratkan.
Hal serupa berlaku bagi pembangunan perumahan komersial dan pabrik swasta.
Publik berhak mengetahui apakah pembangunan tersebut telah melalui prosedur yang sah atau justru menyisakan persoalan administrasi dan hukum.
Jangan sampai program pembangunan yang seharusnya membawa manfaat justru menimbulkan persoalan baru terhadap perlindungan lahan pangan.
Persoalan alih fungsi LSD tidak cukup diselesaikan dengan memeriksa pemilik tanah atau pengembang.
Pemeriksaan juga harus menyentuh seluruh rantai administrasi dan pengawasan.
Mulai dari proses kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dokumen pertanahan, persetujuan bangunan, rekomendasi perubahan penggunaan tanah, hingga pengawasan pembangunan di lapangan.
Jika ditemukan adanya persetujuan yang diterbitkan tidak sesuai ketentuan, pihak yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut juga harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengatur ketentuan pidana dalam Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74.
Namun, perlu ditegaskan bahwa ketentuan pidana tersebut berkaitan dengan pelanggaran terhadap LP2B dan unsur-unsur tindak pidananya harus dibuktikan. Status LSD saja tidak otomatis membuat setiap pembangunan menjadi tindak pidana.
Apabila unsur pelanggaran LP2B terbukti, Pasal 72 mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar bagi orang perseorangan yang melakukan alih fungsi secara melanggar ketentuan.
Sementara Pasal 73 mengatur ancaman pidana terhadap pejabat pemerintah yang menerbitkan izin pengalihfungsian LP2B tidak sesuai ketentuan, dengan pidana penjara satu hingga lima tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.
Ketentuan mengenai tindak pidana korporasi juga diatur dalam Pasal 74.
Artinya, apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya menyasar pihak yang berada di lapangan.
Menyikapi dugaan alih fungsi LSD di Kabupaten Sragen, tokoh masyarakat Sragen, Warsito, menyampaikan keprihatinannya terhadap potensi berkurangnya lahan pertanian yang selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Sragen bersama instansi terkait agar tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bidang-bidang tanah yang diduga mengalami perubahan fungsi.
“Saya mengimbau kepada Pemerintah Kabupaten Sragen dan seluruh instansi terkait, mulai dari Kantor Pertanahan, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Satpol PP hingga aparat penegak hukum, agar segera mengungkap secara terang-benderang persoalan dugaan alih fungsi lahan LSD ini.
Jangan hanya rakyat kecil yang diperiksa. Telusuri seluruh prosesnya. Siapa yang menguruk lahan, siapa yang membangun, siapa yang mengurus perizinan, siapa yang memberikan persetujuan, dan bagaimana pengawasannya.
Kalau ditemukan adanya pelanggaran, tindak sesuai ketentuan hukum. Jangan ada tebang pilih,” tegas Warsito.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan lahan pertanian bukan hanya menyangkut kepentingan saat ini, melainkan masa depan generasi mendatang.
“Sragen dikenal sebagai daerah pertanian. Kalau lahan sawah yang dilindungi terus berkurang tanpa pengawasan yang jelas, bagaimana nasib ketahanan pangan kita ke depan?
Saya meminta Bupati Sragen turun tangan. Buka data LSD kepada publik, lakukan audit, dan periksa seluruh pembangunan yang diduga berdiri di atas lahan yang dilindungi.
Jangan sampai negara kalah dalam menjalankan aturan yang dibuatnya sendiri,” imbuhnya.
Atas munculnya dugaan tersebut, ada sejumlah langkah konkret yang perlu segera dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen:
1. BUKA PETA LSD KABUPATEN SRAGEN
Masyarakat perlu mendapatkan akses informasi mengenai lokasi dan luas LSD, termasuk bidang tanah yang diduga mengalami perubahan fungsi.
2. AUDIT SELURUH PEMBANGUNAN YANG DIDUGA BERDIRI DI ATAS LSD
Periksa pembangunan perumahan, pabrik, dan dapur MBG yang menjadi sorotan. Cocokkan lokasi dengan peta LSD serta dokumen perizinan dan rekomendasi yang dipersyaratkan.
3. TELUSURI RANTAI PERIZINAN
Periksa seluruh proses administrasi, mulai dari tingkat desa hingga instansi kabupaten dan pertanahan. Pastikan tidak ada persetujuan yang bertentangan dengan ketentuan.
4. HENTIKAN KEGIATAN YANG TERBUKTI MELANGGAR
Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah harus mengambil tindakan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum, termasuk penghentian kegiatan atau penertiban apabila memenuhi persyaratan.
5. LIBATKAN APARAT PENEGAK HUKUM
Jika ditemukan indikasi tindak pidana, lakukan penyelidikan secara profesional dan transparan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Persoalan ini harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
Pembangunan memang diperlukan. Investasi juga penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Program pemerintah pun harus mendapatkan dukungan.
Namun, pembangunan tidak boleh mengabaikan aturan perlindungan lahan pertanian.
Jangan sampai sawah yang selama ini menjadi sumber penghidupan petani berubah menjadi hamparan beton tanpa kejelasan proses dan pertanggungjawaban.
Kepada Bupati Sragen, Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, serta aparat penegak hukum, publik menunggu penjelasan.
Apakah benar terjadi alih fungsi LSD? Jika benar, bagaimana prosesnya bisa berlangsung? Apakah seluruh rekomendasi dan persyaratan sudah dipenuhi?
Jangan biarkan persoalan ini berhenti menjadi perbincangan masyarakat.
Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar sebidang tanah, melainkan keberlanjutan pertanian, nasib petani, kepastian hukum, dan masa depan ketahanan pangan Kabupaten Sragen.
Sawah tidak bisa dicetak kembali semudah membangun gedung. Ketika lahan pangan hilang, dampaknya dapat dirasakan oleh generasi berikutnya.
Catatan Redaksi: Naskah ini mengangkat dugaan yang masih memerlukan verifikasi lapangan dan pemeriksaan dokumen resmi. Redaksi belum menyimpulkan adanya tindak pidana oleh pihak tertentu. Status LSD, LP2B, kesesuaian tata ruang, serta kelengkapan perizinan setiap lokasi harus diperiksa berdasarkan data otoritatif. Pemerintah Kabupaten Sragen, Kantor Pertanahan, pengembang, pengelola fasilitas MBG, dan seluruh pihak terkait diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi serta hak jawab sesuai ketentuan pers.Tim:Red)
