SRAGEN, JATENG – Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Negeri Gondang 1, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2026, mulai menjadi sorotan. Sejumlah indikasi persoalan di lapangan memunculkan pertanyaan serius terkait kualitas pekerjaan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga efektivitas pengawasan proyek.
Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp622.000.000,00 tersebut dikerjakan oleh CV ADIKA JAYA SAKTI sebagai pelaksana. Sementara itu, CV IMARATA bertindak sebagai konsultan perencana dan CV MUSTIKA JAYA sebagai konsultan pengawas.
Berdasarkan informasi pada dokumen proyek, pekerjaan tersebut memiliki jangka waktu pelaksanaan 105 hari kalender, dengan tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) 8 September 2026, Nomor: 00.3.2/8319/04/2026.
Namun, besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah semestinya diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan yang memenuhi standar mutu konstruksi, spesifikasi teknis, serta ketentuan keselamatan kerja. Jangan sampai pembangunan fasilitas pendidikan justru menyisakan persoalan yang berpotensi merugikan kualitas bangunan dan kepentingan masyarakat.
K3 Dipertanyakan, Pekerja Diduga Tanpa Dilengkapi APD
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Berdasarkan informasi dan kondisi yang dilaporkan dari lokasi pekerjaan, sejumlah pekerja diduga tidak dilengkapi alat pelindung diri (APD) yang memadai saat melaksanakan aktivitas konstruksi.
Jika kondisi tersebut benar, tentu menjadi pertanyaan serius mengenai kepatuhan pelaksana terhadap ketentuan keselamatan kerja.
Keselamatan pekerja bukan sekadar formalitas administrasi ataupun pelengkap dokumen kontrak. Pelaksana proyek memiliki tanggung jawab memastikan seluruh pekerja memperoleh perlindungan sesuai risiko pekerjaan yang dilakukan.
Kolom Struktur Berongga, Mutu Beton Perlu Diuji
Sorotan berikutnya tertuju pada kondisi sejumlah kolom struktur atau tiang bangunan yang berdasarkan pengamatan awal diduga terlihat berongga-rongga.
Bahkan, pada beberapa bagian, besi tulangan kolom disebut masih terlihat dan tidak sepenuhnya tertutup selimut beton.
Kondisi tersebut patut menjadi perhatian karena kolom merupakan salah satu elemen penting dalam struktur bangunan yang berfungsi menyalurkan beban menuju fondasi.
Apabila benar terdapat rongga beton atau selimut beton yang tidak memenuhi ketentuan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas dan ketahanan struktur bangunan.
Namun, untuk memastikan tingkat kerusakan maupun kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis, diperlukan pemeriksaan langsung oleh tenaga ahli konstruksi, termasuk pengujian mutu beton apabila diperlukan.
Pertanyaannya, apakah konsultan pengawas telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kualitas pengecoran kolom tersebut?
Balok Lantai Keliling Dipertanyakan
Tidak hanya persoalan kolom struktur, dugaan lain yang mencuat berkaitan dengan keberadaan balok lantai keliling.
Dari kondisi yang dilaporkan, bagian bangunan disebut hanya memperlihatkan balok latei di atas kusen pintu dan jendela. Sementara keberadaan balok pengikat keliling sebagaimana dipertanyakan dalam pengamatan lapangan belum terlihat secara jelas.
Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan gambar rencana, detail struktur, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Apakah desain bangunan memang tidak mensyaratkan balok pengikat pada bagian tersebut, atau terdapat pekerjaan struktur yang belum dilaksanakan?
Persoalan ini tidak boleh dijawab berdasarkan asumsi semata. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun konsultan perencana perlu membuka dokumen gambar teknis untuk memastikan kesesuaiannya dengan pekerjaan di lapangan.
Pengawasan Proyek Dipertanyakan, Pelaksana Jarang di Lokasi?
Persoalan berikutnya menyangkut efektivitas pengawasan proyek.
Muncul informasi bahwa pelaksana pekerjaan diduga tidak selalu berada di lokasi saat kegiatan konstruksi berlangsung. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai mekanisme pengendalian pekerjaan, terutama ketika ditemukan persoalan teknis yang membutuhkan keputusan atau arahan dari penanggung jawab pelaksanaan.
Jika pelaksana tidak berada di lokasi, siapa yang bertanggung jawab memberikan arahan teknis kepada para pekerja?
Di sisi lain, keberadaan konsultan pengawas juga menjadi perhatian. Pengawasan tidak seharusnya hanya sebatas pemeriksaan administrasi atau laporan progres pekerjaan, tetapi harus memastikan setiap tahapan konstruksi dilaksanakan sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis, dan ketentuan kontrak.
Publik tentu berhak mengetahui apakah pengawasan telah dilakukan secara rutin dan apakah setiap temuan di lapangan sudah dicatat serta ditindaklanjuti.
Material dan Komposisi Adukan Turut Menjadi Sorotan
Selain struktur bangunan, jenis material yang digunakan serta komposisi campuran adukan pasangan bata, plasteran dan beton juga menjadi hal yang perlu diperiksa.
Apakah material yang digunakan telah memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan? Apakah komposisi campuran adukan dilakukan berdasarkan takaran dan metode kerja yang sesuai spesifikasi teknis?
Hal-hal tersebut membutuhkan pemeriksaan teknis, bukan sekadar penilaian visual.
Sebab, kualitas bangunan tidak hanya ditentukan oleh tampilan fisik yang terlihat dari luar, tetapi juga oleh mutu material, ketepatan metode pelaksanaan, kekuatan struktur, dan pengendalian kualitas selama pekerjaan berlangsung.
Dinas Pendidikan dan Konsultan Pengawas Jangan Tutup Mata
Dengan nilai proyek mencapai Rp622 juta yang bersumber dari uang rakyat, setiap tahapan pembangunan RKB SDN Gondang 1 seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen sebagai instansi terkait perlu melakukan pemeriksaan lapangan terhadap seluruh indikasi yang menjadi sorotan.
Konsultan perencana juga perlu menjelaskan kesesuaian struktur yang dipersoalkan dengan gambar teknis, sedangkan konsultan pengawas harus memberikan keterangan mengenai hasil pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, harus ada tindakan korektif sesuai ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku. Jangan sampai persoalan baru ditangani setelah bangunan selesai dan digunakan.
Menunggu Klarifikasi dan Pemeriksaan Teknis
Hingga berita ini disusun, berbagai dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian teknis. Belum dapat disimpulkan adanya penyimpangan anggaran maupun pelanggaran spesifikasi sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada CV ADIKA JAYA SAKTI selaku pelaksana, CV IMARATA selaku konsultan perencana, CV MUSTIKA JAYA selaku konsultan pengawas, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.
Sejumlah pertanyaan mendasar perlu dijawab secara terbuka:
1. Apakah kondisi kolom yang diduga berongga telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi standar mutu beton?
2. Bagaimana kesesuaian struktur bangunan dengan gambar perencanaan dan RAB?
3. Apakah penerapan K3 telah dilaksanakan sesuai ketentuan?
4. Seberapa rutin konsultan pengawas melakukan pemeriksaan di lokasi?
5. Apakah material dan komposisi campuran adukan telah sesuai spesifikasi teknis?
6. Apakah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan tersebut?
Uang rakyat sebesar Rp622 juta bukan angka kecil. Pembangunan ruang kelas seharusnya menghasilkan fasilitas pendidikan yang aman, kokoh, dan berkualitas, bukan sekadar bangunan yang selesai secara administratif.
Transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban menjadi kunci. Jika seluruh pekerjaan telah sesuai ketentuan, buktikan melalui dokumen teknis dan hasil pemeriksaan di lapangan.
