Aceh Timur ( DERAP KEADILAN.COM ) – Kebijakan pembagian bantuan dua ekor anak sapi untuk Desa Kampung Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, menuai keresahan dan kekecewaan mendalam di tengah masyarakat. Bantuan tersebut dinilai tidak proporsional dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 1.300 jiwa dan tersebar di lima dusun.
Kepala Desa Kampung Jawa, M. Nasir, saat dikonfirmasi media, mengakui bahwa bantuan tersebut justru memicu polemik dan Komplik.
Ini lembu yang dibagikan untuk Desa Kampung Jawa dua ekor anak lembu. Sangat meresahkan masyarakat,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).
Menurutnya, pembagian dua ekor anak sapi untuk lima dusun berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila dipaksakan untuk dibagikan.
Lima dusun hanya dua anak sapi. Ini bisa menimbulkan polemik. Jangan sampai kebijakan seperti ini justru mengadu desa dengan masyarakat. Saya juga tidak berani memotongnya untuk dibagikan karena dikhawatirkan ribut, jumlahnya sedikit dan tidak cukup untuk warga,” tegasnya.
Kupon Sudah Dibagikan ke +-900 Warga
Kekecewaan semakin terasa karena sebelumnya telah dibagikan sekitar ratusan kupon kepada masyarakat. Namun dengan jumlah sapi yang terbatas dan ukuran yang dinilai kecil, warga menilai pembagian tersebut tidak realistis.
Salah seorang warga, Nazaruddin, mengungkapkan kekecewaannya.“Kami sangat kecewa. Kupon sudah dibagikan ke ratusan masyarakat, tapi sapinya kecil dan tidak cukup. Kalau dibagikan pun tidak akan merata. Kami tidak berharap lembu dibagikan kalau akhirnya seperti ini,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa kondisi ekonomi masyarakat pasca banjir masih belum pulih.
Paska banjir ekonomi merosot. Daging di pasar pun tak terbeli. Ini kali pertama saya tidak makan daging pada puasa kali ini,” ungkapnya dengan nada sedih.
Wacana Pemotongan Dinilai Bukan Solusi
Beredar pula wacana pemotongan sapi untuk dibagikan kepada lima dusun apabila ada warga yang bersedia menjadi koordinator, dengan biaya pemotongan ditanggung. Namun wacana tersebut dinilai bukan solusi bijak dan berpotensi memperkeruh suasana.
Sejumlah warga menduga kebijakan tersebut dapat memicu kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah desa. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi bantuan agar lebih adil, transparan, dan tidak menimbulkan kegaduhan sosial di tengah masyarakat.
Warga berharap ke depan penyaluran bantuan benar-benar mempertimbangkan jumlah penerima serta kondisi riil di lapangan, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dan konflik di desa.
Penulis>>{ Rimung }
