ACEH UTARA ( DERAP KEADILAN.COM ) – Ketua DPD APPI Aceh Utara, Rimung Buloh, dengan nada keras mengecam pernyataan Wali Kota Lhokseumawe terkait prioritas tenaga kesehatan (nakes) ber-KTP Lhokseumawe. Pernyataan ini dinilai diskriminatif dan berpotensi memecah belah antar wilayah. Wali Kota menyampaikan hal ini saat bertemu ratusan nakes yang menggelar aksi demonstrasi.
Wali Kota Lhokseumawe menyatakan siap memperjuangkan tuntutan nakes, namun dengan prioritas khusus bagi tenaga bakti dan honorer yang berdomisili di Lhokseumawe.
Rimung Buloh meradang, menyebut sikap tersebut picik dan berpotensi memicu sentimen negatif antar daerah. Ia menegaskan, “Domisili itu bukan tembok penghalang! Nakes berhak dapat perhatian dan pembinaan dari pemerintah, tanpa pandang KTP!”
Dengan nada berapi-api, ia mengingatkan, Jangan sampai terulang kejadian lalu! Dulu ribut soal plat BL dan BK dengan provinsi tetangga. Sekarang mau ribut dengan kabupaten/kota tetangga hanya karena masalah domisili?”
Rimung Buloh mengungkapkan fakta bahwa banyak tenaga kesehatan asal Aceh Utara mengabdi di Lhokseumawe, begitu pula sebaliknya. Namun, Pemkab Aceh Utara tidak pernah mempermasalahkan asal-usul mereka.
Ia sangat menyayangkan pernyataan Wali Kota, apalagi keluar dari seorang pemimpin. Pembangunan dan pelayanan publik itu lintas batas! Selama kompeten dan berkomitmen, mereka aset yang harus didukung!” tegasnya.
Rimung Buloh menyerukan semua pihak untuk mengutamakan kolaborasi demi kepentingan rakyat dan peningkatan mutu layanan publik, khususnya di sektor kesehatan. “Stop diskriminasi! Mari bersatu membangun Aceh!” pungkasnya.
>>>>>>>{ SARI }
