Aceh ( DerapKeadilan.com ) – Penetapan kelompok desil dalam program Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA masih menjadi sorotan tajam masyarakat. Banyak warga menyampaikan keluhan, karena hasil pengelompokan yang dilakukan dianggap tidak tepat sasaran.
Faktanya, masyarakat yang kondisi ekonominya kurang mampu dan sangat membutuhkan bantuan, justru dimasukkan ke dalam kelompok desil tinggi yaitu nomor 8 sampai 10. Sebaliknya, warga yang memiliki kemampuan ekonomi cukup bahkan berlebih, malah tercatat masuk ke dalam kelompok desil rendah nomor 1 sampai 5.
Kesalahan ini sangat merugikan, karena penetapan kelompok ini menjadi dasar apakah seseorang berhak mendapatkan layanan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah. Akibatnya, banyak warga yang takut kehilangan haknya hanya karena kesalahan administrasi dan pendataan.
Menanggapi persoalan ini, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pejuang Srikandi Aceh (LPSA) Aceh Utara, Idawahyini yang akrab disapa Ida, menyampaikan kritik yang tegas. Ia menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam melihat keadaan yang merugikan rakyat ini, bahkan mempertanyakan tujuan sebenarnya dari kebijakan tersebut.
Apakah sebenarnya maksud dan tujuan Pemerintah Aceh ini ingin membiarkan rakyatnya menderita bahkan terabaikan kesehatannya melalui program JKA ini? Kami selaku lembaga yang memperjuangkan hak-hak rakyat merasa sangat heran melihat kejadian seperti ini, dan kami sama sekali tidak akan tinggal diam membiarkan hal ini berlanjut,” ujar Ida dengan nada tegas dan kecewa.
Lebih lanjut ia menyampaikan pertanyaan yang ada di benak banyak warga. “Kita semua tahu, hampir seluruh pejabat yang menduduki jabatan penting di lingkungan Pemerintah Aceh saat ini adalah mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Dulu mereka berjuang, berkorban harta, jiwa dan raga demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Aceh. Tapi mengapa sekarang bisa terjadi hal seperti ini?”
Jangan sampai hanya karena kesalahan dalam pengaturan program ini, rakyatlah yang menjadi korban. Ingat saja, dampak musibah banjir yang melanda sebagian wilayah kita saja sampai saat ini belum sepenuhnya selesai dan masih dirasakan berat oleh masyarakat. Kok malah ditambah lagi dengan beban pikiran baru akibat kebijakan JKA ini. Memang apa sebenarnya tujuan Pemerintah Aceh kepada rakyatnya ini?” tanyanya lagi.
Ida berharap agar pemerintah segera membuka mata dan hati, menyadari kesalahan yang telah terjadi. “Kami meminta dilakukan evaluasi total dan pendataan ulang secara langsung turun ke lapangan. Pastikan data benar-benar sesuai kondisi nyata di tempat, agar program ini tepat sasaran, adil, dan benar-benar meringankan beban masyarakat yang paling membutuhkan,” pungkasnya.
