ACEH (DERAP KEADILAN.COM) – Ketua DPD Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Aceh Utara, Muhammad yang akrab disapa Rimung Buloh, mengungkapkan kecewa mendalam terhadap tingkah laku Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan banjir yang melanda Aceh. Ia bahkan mengajukan tuduhan tegas bahwa Presiden jangan “menjadi pengkianat terhadap orang Aceh” dengan menolak menetapkan banjir sebagai bencana nasional.
Rimung Buloh telah turun ke lapangan dan bertemu dengan semua pengungsi di Aceh Utara. Saat ia bertanya kepada pengungsi mengenai bantuan dari pemerintah, mereka menjawab: “Dari pemerintah tidak seberapa, tapi yang banyak bantuan dari pribadi dan masyarakat. Kalau tidak dibantu oleh masyarakat lain, mungkin kami sudah mati kelaparan.”
Kenapa Prabowo tidak mau mengakui bahwa bencana banjir di Aceh bukan bencana biasa? Apakah takut dilihat tingkah lakunya oleh orang asing?” tanya Rimung Buloh dalam keterangannya, yang penuh dengan kekesalan.
Ia menyatakan, bantuan dari pemerintah pusat hanya “seklintir saja”, dan kenyataan dari lapangan membuktikan bahwa korban lebih banyak bergantung pada bantuan masyarakat dan lembaga swasta. “Kalau tidak ada bantuan dari luar, warga yang terkena bencana bisa lebih banyak mati akibat kelaparan, bukan lagi gara-gara banjir,” ungkapnya.
Rimung Buloh juga menyebutkan bahwa korban meninggal sudah mendekati ribuan jiwa, namun Presiden tetap menyatakan banjir sebagai “bencana biasa”. Tuduhan tersebut bahkan diimbangi dengan desakan: “Kalau tidak mau bantu dan tidak mau tetapkan bencana nasional, kenapa tidak lepaskan Aceh biar hidup sendiri? Bisa saja bantuan datang dari luar negeri, Aceh butuh merdeka bukan disiksa penjajah.”
Desakan Masyarakat
Desakan untuk menetapkan status bencana nasional juga muncul dari berbagai pihak, yang menyatakan kondisi banjir sudah di luar kendali daerah. Jumlah pengungsi tercatat sekitar 62.000 kepala keluarga yang tersebar di 11 kabupaten/kota Aceh.
Penulis: Sari
